Perbedaan Hukum Pidana Dan Hukum Perdata

Perbedaan hukum pidana dan hukum perdata – Hukum merupakan peraturan yang didalamnya terdapat norma-norma dan sanksi bagi pelanggarnya. Di Indonesia sendiri terdapat 2 jenis hukum yaitu hukum pidana dan hukum perdata. Mau tahu apa bedanya kedua hukum itu? Cari tahu di sini yuk apa perbedaan hukum pidana dan hukum perdata?

6 Perbedaan Hukum Pidana dan Hukum Perdata

Hukum pidana dan perdata dapat dibedakan berdasarkan fungsi, isi, pelaksanaan, sumber, penafsiran, serta sanksi dan pelanggaran hukum. Lebih jelasnya akan diuraikan di bawah ini!

1. Berdasarkan Pengertian Hukum

Hukum pidana adalah serangkaian aturan hukum tertulis yang mengatur mengenai perbuatan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan dan adanya ancaman atau sanksi tertentu.

Sedangkan hukum perdata adalah serangkaian aturan hukum yang mengatur mengenai hubungan antar individu satu dengan individu lainnya.

2. Berdasarkan Isi Hukum

Hukum pidana berisi hukum yang menitikberatkan pada suatu hukum yang mengatur antara seseorang dari golongan masyarakat dengan suatu negara yang memiliki kekuasaan akan suatu peraturan masyarakat.

Sedangkan hukum perdata lebih banyak menitikberatkan pada suatu hukum yang mengatur antara seorang masyarakat dengan masyarakat lainnya.

3. Berdasarkan Pelaksanaan Hukum

Pada hukum pidana pelaksanaan hukumnya diatur tanpa harus menunggu adanya suatu pengaduan dari pihak yang telah dirugikan atau korban.

Aparat negara yang terdiri atas polisi, hakim dan jaksa akan segera bertindak dengan pihak yang telah dirugikan atau korban, dimana mereka bertindak sebagai saksi serta pihak penggugat yakni jaksa penuntut umum.

Misalnya seperti dalam kasus pembunuhan. Namun, untuk tindakan pidana seperti pemerkosaan dan pencurian, pelaksanaan hukumnya akan dilaksanakan setelah adanya pengaduan pada aparat negara misalnya polisi.

Sedangkan hukum perdata memerlukan pengaduan dari pihak korban yang dirugikan serta sebagai penggugat dalam kasus ini. Misalnya pada kasus sengketa tanah.

4. Berdasarkan Sumber Hukum

Dalam hukum pidana, semua peraturan diatur dalam KUHP atau Kitab undang-Undang Hukum Pidana.

KUHP tersebut, jadi rujukan utama para aparat hukum seperti polisi, jaksa dan hakim, untuk menangani serta mengadili kasus yang terjadi.

Sedangkan, dalam hukum perdata semua peraturan diatur dalam KUHPer atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. .

Kitab tersebut juga menjadi rujukan bagi para aparat hukum dalam menegakkan kasus perdata.

5. Berdasarkan Penafsiran Hukum

Pada hukum pidana, tafsir terhadap Undang – undang Hukum Pidana hanya dapat ditafsirkan menurut arti dari kata – kata yang terdapat dalam Undang – undang pidana atau juga disebut penafsiran authentik.

Sedangkan pada hukum perdata tafsir akan suatu Undang – undang perdata diijinkan menggunakan bermacam penafsiran atau juga interpretasi dalam undang – undang perdata yang berlaku.

6. Berdasarkan Hukuman atau Sanksi

Hukuman atau sanksi yang diberikan dalam kasus pidana yaitu suatu hukuman pidana berdasarkan dengan KUHP.

Tersangka yang telah terbukti melakukan tindak kejahatan akan dikenai hukuman seperti hukuman pidana penjara, hukuman pidana kurungan, hukuman pidana denda atau bisa juga hukuman pidana mati.

Sedangkan, hukuman atau sanksi yang diberikan dalam kasus hukum perdata berupa ganti rugi atau permintaan lain sesuai dengan kesepakatan kedua pihak dengan berdasarkan bukti yang telah ada.

Dalam hal ini, kesepakatan dilakukan pada saat sidang perkara diputuskan oleh hakim.

Contoh Hukum Pidana

  • Pembunuhan
  • Korupsi
  • Pencuri
  • Pemerkosaan
  • Narkoba

Contoh Hukum Perdata

  • Perceraian
  • Pencemaran nama baik
  • Sengketa tanah
  • Perebutan hak asuh anak
  • Hak paten

Itulah tadi informasi mengenai perbedaan hukum pidana dan hukum perdata, semoga dapat menambah pengetahuan Anda dalam bidang hukum